Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Transformasi Tata Kelola Perikanan Nasional

YOGYAKARTA - Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas Rapat Kerja Teknis di Yogyakarta belum lama ini di Hotel Tentrem, Yogyakarta. Rakernis dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan dihadiri peserta dari berbagai berbagai stakeholder, baik pusat, daerah maupun mitra KKP lainnya.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (22/3), rangkaian kegiatan Rakenis KKP 2024 diawali dengan Seminar Blue Economy dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan MoU dan penyerahan bantuan 10 ribu ikan kaleng untuk Pondok Pesantren Krapyak juga masjid Jogokariyan dan pathok negara. 

Baca juga: Kapolres AKBP Ronald F.C Sipayung Hadiri Upacara Harkitnas ke-115 Tahun 2023 Pemkab Simalungun

Bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan mobil truk dan diharapkan membantu pemenuhan gizi para santri juga jamaah di masjid-masjid yang ada di Yogyakarta. Kemudian acara dilanjutkan dengan bincang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam buka bukaan Ekonomi Biru di Pancing Treng.

Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Achmad Gestiadi Pasaribu menyampaikan dalam paparannya bahwa diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam transformasi tata kelola perikanan nasional dalam rangka mendukung sasaran visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Baca juga: Pimpin Upacara Pasca Lebaran, Al Haris Tekankan Kedisiplinan Kerja Guna Tingkatkan Kinerja

“Menteri Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pembina dan pengawas teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ” jelas Achmad.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membuat model penangkapan ikan terukur untuk memastikan kuantitas dan kualitas ikan produksi Indonesia dan menargetkan bisa mengekspor ikan khas perairan tropis untuk negara-negara di Eropa.

Baca juga: Iin Kurniasih Minta DWP Setiap OPD Miliki Inovasi Kreatif dan Variatif